JAKARTA, Bidik86News.com
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam sebuah upacara bersejarah yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini mencakup 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari total 481 daerah.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah yang telah dilantik harus berkomitmen untuk melayani rakyat.
“Saya ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat, harus membela kepentingan rakyat, menjaga kepentingan rakyat kita, dan berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Walaupun kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih, keluarga besar Bhineka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu,” lanjutnya.
Menurut Presiden, pelantikan serentak ini mencerminkan besarnya bangsa Indonesia dan sistem demokrasi yang terus berkembang. Ia juga menyinggung bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang tetap menjaga demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa seluruh kepala daerah yang baru dilantik akan segera mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesiapan para kepala daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara-saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng,” pungkasnya.
Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah dalam sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan efisien.
(Red)
