PURWAKARTA, Bidik86News.com
Adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat yang saat ini telah dilaksanakan oleh beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta, belum dapat diterapkan di beberapa sekolah swasta. Pasalnya, ada beberapa sekolah swasta yang masih mempertanyakan ketentuan ataupun surat keputusan resmi Gubernur Jawa Barat terhadap kebijakan tersebut.
Salah satunya adalah SMK Prabu Sakti 1 dan 2 yang berada di Kabupaten Purwakarta. Sampai saat ini, Sabtu, 19 April 2025, sekolah tersebut belum mendapatkan surat resmi berupa aturan yang sah, baik berupa Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) maupun Juknis (Petunjuk Teknis) dari Gubernur Jawa Barat mengenai pembagian ijazah secara gratis kepada siswa yang ijazahnya masih tersimpan di sekolah.
Adapun program dari Yayasan Kiansantang yang saat ini dilaksanakan mengenai pembagian ijazah kepada siswa angkatan tahun 1983 sampai dengan tahun 2023, dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 April 2025. Program ini merupakan inisiatif yang telah dicanangkan sebelumnya oleh yayasan, bukan karena mengikuti program dari Gubernur Jawa Barat.
Belum adanya surat pemberitahuan resmi dari Gubernur Jawa Barat mengenai Juklak dan Juknis dijelaskan oleh RH, salah satu panitia pembagian ijazah gratis Yayasan Kiansantang SMK Prabu Sakti 1 dan 2, ketika dikonfirmasi oleh awak media di ruang kantornya.
RH pun menjelaskan bahwa pembagian gratis tersebut “itu baru sebatas pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, belum ada surat resmi kepada pihak sekolah ataupun pihak yayasan mengenai Juklak dan Juknisnya.”
“Adanya program pembagian ijazah gratis ini merupakan amanat dari pendiri Yayasan Kiansantang. SMK Prabu Sakti merupakan satu-satunya sekolah swasta yang membagikan ijazah siswa-siswanya dari tahun 1983 sampai tahun 2023,” ujar RH.
Ijazah pun dibagikan langsung oleh kepala sekolah masing-masing, baik SMK Prabu Sakti 1 maupun SMK Prabu Sakti 2, kepada para siswa alumni.
“Kami persilakan kepada alumni siswa SMK Prabu Sakti 1 dan SMK Prabu Sakti 2 pada hari Sabtu dan Minggu untuk datang mengambil ijazah. Apabila lewat dari hari tersebut, mungkin akan menunggu kebijakan selanjutnya dari pihak yayasan,” pungkas RH.
(YN)
